Sejak tahun 2016, bulan Oktober diperingati sebagai Bulan Inklusi Keuangan (BIK) . Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama dengan pemerintah dan lembaga jasa keuangan terus berupaya meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia.
Lalu, apa sebenarnya inklusi keuangan itu? Inklusi keuangan adalah ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Peraturan OJK No. 76/POJK.07/2016 tahun 2016).
Peningkatan inklusi keuangan diharapkan dapat mengurangi jumlah masyarakat unbanked atau yang belum memiliki rekening bank karena tidak memiliki akses layanan perbankan dasar seperti tabungan yang merupakan hak dasar bagi seluruh masyarakat dan memiliki peran penting dalam meningkatkan hidup masyarakat.
Jadi, inklusi keuangan ini bisa diartikan sebagai keadaan masyarakat dalam mengakses atau menggunakan produk layanan jasa keuangan seperti perbankan, asuransi, investasi, teknologi finansial dan sebagianya. Untuk mendukung tercapainya inklusi keuangan diperlukan pula literasi keuangan. Tujuannya, agar masyarakat paham dalam memilih dan menggunakan produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
Dengan terciptanya keuangan yang lebih inklusif, akan memberikan banyak sekali manfaat antara lain sebagai berikut:
– Meningkatkan efisiensi ekonomi
– Mendukung stabilitas sistem keuangan
– Mendukung pendalaman pasar keuangan
– Memberikan potensi pasar baru bagi perbankan
– Berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional yang sustain dan berkelanjutan
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategis Nasional Keuangan Inklusif yang bertujuan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan jasa keuangan sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan percepatan penanggulangan kemiskinan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
